dampak krisis globaL

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat sudah terlihat tanda-tandanya beberapa waktu yang lalu, Tetapi baru dianggap serius oleh pemerintah Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 2008 saat IHSG di BEI turun tajam sampai 10,38 % dan mengharuskan pemerintah menghentikan kegiatan di pasar bursa modal beberapa hari.

Sebenarnya banyak akibat yang dirasakan oleh Indonesia dengan adanya krisis keuangan di Amerika serikat , baik akibat positif seperti turunnya harga minyak dunia yang menembus $ 61 per barel dan akibat negative seperti turunnya nilai rupiah, berkurangnya nilai export, turunnya investasi atau terjadi flyingout , namun demikian akibat negatif lebih banyak dirasakan bagi perekonomian Indonesia terutama bagi sektor riil yang mempunyai pangsa export, pemerintah harus sungguh-sungguh menangani masalah ini karena pada akhirnya apabila tidak tertangani dengan benar akan mengakibatkan distabilitas negara atau sering orang bilang akan terjadi Krisis seri kedua.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ridwan,SE.,SH.,MM dalam makalahnya yang di sampaikan dalam diskusi ilmiah dengan judul “Dampak Krisis Keuangan Global bagi Perekonomian Indonesia(Prediksi untuk tiga bulan ke depan)” yang diadakan Kamis (30/10) di Fakultas Ekonomi UJB kampus pingit, yang diikuti oleh mahasiswa dan dosen.

Lebih lanjut Ridwan (dosen Ek. Pembangunan UJB)menegaskan , bahwa harus ada langkah-langkah antisipasi menghadapi krisis keuangan global anatara lain, tetap menjaga independensi pengambil keputusan, sebisa mungkin mempertahankan tingkat suku bunga yang ada saat ini, peningkatan pagu jaminan simpanan pada Lembaga Keuangan Nasional, Penginjeksian secara besar-besaran likuiditas ke dalam perbankan nasioanal, pemberlakuan kontrol devisa terbatas , pembentukan lembaga procurement untuk mengatur transaksi devisa BUMN, keharusan izin bank sentral bagi transaksi arus ke luar modal dalam jumlah tertentu. Disamping itu diskusi juga merekomendasiakan : Penyiapan satu skema social safety net yang komprehensif untuk mengantisipasi full-blown crisis , pemerintah daerah secara lebih erat sebagai mitra dan pelaksana berbagai kebijakan yang ditetapkan, mewaspadai politik dumping , menyiapakan insentif bagi pengusaha lokal untuk menggarap pasar domestik, dan merekomendasikan untuk mengkaji ulang sistem ekonomi yang selama ini mengekor pada sistem ekonomi kapitalis.